Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Peraturan Perundang-Undangan%" ]
Para Pembelajar, materi ini membekali pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan Konsep Dasar HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instrumen HAM Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara di Bidang Regulasi, Implementasi Perlindungan HAM Melalui Peraturan Perundang-undangan, dan Keberhasilan Pengintegrasian Materi Muatan HAM dalam Pembentukan dan Analisis Sebuah Peraturan Perundang-und…
Modul ini membahas tentang pengertian pengundangan, peraturan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, peran pengundangan dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan, mekanisme pengundangan Peraturan Perundang-undangan, dan tantangan dalam …
Dalam modul ini, sebelum mengetahui penyebarluasan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembaca akan diberikan pengetahuan mengenai dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarkhi peraturan perundang-undangan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan setelah itu akan dijelaskan dasar hukum, pengertian dan proses penyebarluasan …
Menjadi pedoman sikap, perilaku, dan tindakan bagi seluruh pegawai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
Modul best practice ini sebagai bahan referensi untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagaimana pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-unda…
Modul best practice ”Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris” menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (PAEHN) adalah unit di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2015 dan dijabarkan dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2015. PAEHN bertugas melakukan analisis dan evaluasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum nasional, menyusun kebijakan teknis, program, dan dokumen hukum, se…
Penerbitan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang balai harta peninggalan ini dimaksudkan dapat menambah informasi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, sehingga dapat memberikan umpan balik guna melengkapi usaha-usaha ke arah pembentukan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan di bidang balai harta peninggalan.
Penerbitan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang pengobatan tradisional ini dimaksudkan untuk mengumpulkan masukan-masukan yang dipakai menjadi bahan acuan/ bahan dasar untuk memudahkan penyusunan rancangan undang-undang tentang pengobatan tradisional.
Penerbitan naskah akademis ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada khalayak ramai, untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan wilayah pantai yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menambah literatur bidang hukum yang mengatur wilayah pantai.