Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Implementasi%" ]
Materi ini membekali para pembaca agar dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Materi yang disampaikan pada modul ini terkait evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Modul ini menyajikan praktik terbaik dalam penyusunan perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Wilayah II. Pendekatan berbasis risiko digunakan untuk menentukan prioritas audit sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran
Dokumen ini memaparkan strategi peningkatan kualitas materi kepemimpinan melalui penerapan Standar Materi Pimpinan (STAMINA). Implementasi STAMINA bertujuan untuk memastikan materi kepemimpinan memiliki standar mutu yang konsisten, relevan, dan terukur sesuai kebutuhan organisasi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, keseragaman materi, serta efektivitas program pengemban…
Modul ini berisi uraian tentang prinsip-prinsip dasar kerja sama HAM yang meliputi konsep-konsep tentang kerja sama HAM dalam negeri dan kerja sama HAM luar negeri serta hubungan kerja sama HAM dalam dan luar negeri. Dengan memahami konsep tersebut, akan dapat menjelaskan tentang konsep-konsep yang paling mendasar dari kerja sama HAM.
Modul ini membekali para pembaca agar dapat mengerti dan mampu menjelaskan tentang layanan badan hukum partai politik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum secara transparan, obyektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Provinsi Aceh melalui kebijakan akselerasi pendaftaran merek kolektif desa dengan menginisiasi Program TEUKU UMAR (Tim Edukasi Kekayaan Intelektual untuk Masyarakat Aceh). Program ini menjadi langkah strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual, khususnya merek ko…
Proyek Harmonis di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur menghadirkan layanan harmonisasi produk hukum daerah dalam waktu 1x24 jam. Inovasi ini menjawab tantangan tingginya permohonan, keterbatasan SDM, dan minimnya dukungan digital dengan SOP baru, aplikasi E-Harmonisasi, serta kolaborasi pemerintah daerah. Program ini mempercepat penetapan regulasi, memperkuat daya dukung hukum, dan menjadi mod…
Dokumen ini menyoroti maraknya perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang melanggar hak asasi, dengan korban utama perempuan dan anak. Pemerintah memperkuat penanganan melalui KUHP, UU No. 21/2007, UU No. 15/2009, serta kebijakan nasional lewat Perpres No. 49/2023 dan Perpres No. 19/2023 tentang Gugus Tugas dan Rencana Aksi Nasional PPTPPO.
Proyek perubahan dalam rangka menciptakan ekosistem Knowledge Management dengan memaksimalkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan melalui mekanisme advokasi dan pembuatan dashboard Si Majalengka, menghasilkan beberapa capaian utama: Terbentuknya Knowledge Management System yang memfasilitasi aktor kebijakan di daerah, terbangunnya komunikasi dan advokasi kebijakan dengan pemangku kepentingan/stak…