Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Bantuan Hukum%" ]
Modul ini membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum serta peran penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, guna mewujudkan akses keadilan. Modul ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum bantuan hukum, tugas pokok penyuluh hukum, serta menyajikan data dari pemangku kepentingan dan kegiatan penyuluh hukum. Tujuanny…
Proyek perubahan “Peningkatan Standardisasi Verifikasi dan Akreditasi pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) melalui Konektivitas Data” bertujuan memperbaiki proses verifikasi dan akreditasi agar lebih transparan, terintegrasi, dan berkualitas. Program ini mencakup pengumpulan dan analisis data, FGD, policy talk, penyusunan berita acara pertukaran data antara Di…
Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan merupakan inisiatif Kementerian Hukum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Posbankum menyediakan layanan hukum yang mudah dijangkau berupa pendampingan, mediasi, dan peningkatan kesadaran hukum. Keanggotaan melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, dan masyarakat setempat sebagai bentuk kolaboras…
Program ini bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan. Posbankum menyediakan layanan hukum non-litigasi berupa informasi, konsultasi, advokasi, mediasi, dan rujukan kepada advokat PBH atau Pro Bono.
Proyek ini memperluas layanan bantuan hukum melalui Posbankum desa/kelurahan di Sulawesi Tengah, meningkatkan akses masyarakat miskin, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menghadirkan model layanan hukum berbasis digital dengan praktik terbaik di Kota Palu.