Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Bank%" ]
Buletin: Hukum Perbankan dan Kebanksentralan adalah kumpulan tulisan ilmiah yang membahas aspek hukum terkait kegiatan perbankan dan fungsi kebanksentralan di Indonesia. Buletin ini memuat analisis kebijakan, telaah yuridis atas peraturan, dan studi kasus praktik penegakan hukum yang relevan bagi regulator, praktisi perbankan, akademisi, dan penegak hukum.
Buku Lembaga Keuangan Islam karya Nurul Huda membahas konsep, prinsip, dan praktik lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum syariah. Pembahasan meliputi landasan syariah keuangan Islam, karakteristik dan mekanisme lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga zakat serta wakaf. Buku ini juga mengulas perbedaan mendasar antara si…
Penelitian ini membahas aspek perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kredit, khususnya terkait hak-hak debitur dan kreditur. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan kredit sering menimbulkan persoalan hukum, seperti keberatan debitur atas pelaksanaan lelang, benturan dengan asas kepastian hukum, serta perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
Buku ini menguraikan aspek hukum perbankan di Indonesia serta kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Penulis membahas regulasi perbankan, modus pencucian uang, serta penerapan hukum pidana ekonomi dalam pencegahan dan penindakan. Disertai analisis kasus dan kerangka hukum nasional maupun internasional, buku ini menjadi rujukan bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dal…
Buku Etiket Kantor membahas aturan sopan santun dan etika dalam kehidupan perkantoran, dengan menekankan pentingnya perilaku profesional yang sesuai dengan nilai budaya Indonesia.
Proyek perubahan ini merupakan inisiatif strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam rangka mempercepat perluasan akses keadilan bagi masyarakat melalui transformasi penyuluhan hukum berbasis digital.
Laporan proyek perubahan mengenai strategi percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Banten. Dokumen ini memaparkan latar belakang ketimpangan akses bantuan hukum, langkah strategis melalui kolaborasi lintas sektor, capaian peningkatan Posbankum dari 3% menjadi 44,7% pada tahun 2025, serta rencana keberlanjutan melalui pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, …
Proyek perubahan ini berhasil mempercepat pembentukan Posbankum desa/kelurahan di Jawa Tengah melalui integrasi digital dan pemberdayaan SDM hukum lokal. Fitur Posbankum Jateng pada aplikasi SILANDU diwujudkan sebagai sarana pemetaan, pelaporan, dan monitoring layanan hukum berbasis desa.
Proyek Perubahan Ini dilaksanakan Untuk Mewujudkan Kemudahan Akses Keadilan Untuk Masyarakat dan pemerataan akses sebagai terhadap keadilan di provinsi Sulawesi Selatan
Dalam Buku ini menjelaskan penyelesaian di luar pengadilan diterapkan dengan pola Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). PKPS adalah mekanisme yang disediakan oleh pemerintah bagi obligor BLBI untuk menyelesaikan kewajibannya terkait BLBI yang diterimanya. PKPS merupakan perjanjian yang mengatur tata cara penyelesaian kewajiban pihak terkait yang dibuat oleh dan antara eks Pemegang Saham…