Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Proyek Perubahan%" ]
Laporan ini merekomendasikan agar pedoman ini dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan penuh dari pimpinan organisasi. Penting untuk melakukan sosialisasi yang memadai guna memastikan bahwa setiap unit kerja dan kementerian/lembaga memahami dan mampu mengimplementasikan pedoman ini dengan efektif. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasi dan melakukan penye…
Proyek Perubahan Ini dilaksanakan Untuk Mewujudkan Kemudahan Akses Keadilan Untuk Masyarakat dan pemerataan akses sebagai terhadap keadilan di provinsi Sulawesi Selatan
Proyek perubahan Inspektorat Jenderal KemenHAM dalam penguatan pengawasan intern melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS). Program ini menjawab permasalahan keterbatasan SDM auditor, belum adanya sistem digital, ketiadaan SOP, minimnya data risiko, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga eksternal. SIMWAS dirancang sebagai kerangka transformasi digital pengawasan, m…
Program ini bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan. Posbankum menyediakan layanan hukum non-litigasi berupa informasi, konsultasi, advokasi, mediasi, dan rujukan kepada advokat PBH atau Pro Bono.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Provinsi Aceh melalui kebijakan akselerasi pendaftaran merek kolektif desa dengan menginisiasi Program TEUKU UMAR (Tim Edukasi Kekayaan Intelektual untuk Masyarakat Aceh). Program ini menjadi langkah strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual, khususnya merek ko…
Proyek STRAPOLMEN-DF dikembangkan Ditpolairud Polda Jawa Timur untuk menekan praktik destructive fishing melalui edukasi masyarakat pesisir, patroli berbasis peta digital, dan penegakan hukum tegas. Program ini memperkuat kolaborasi lintas instansi serta membangun sistem pengawasan laut modern dan berkelanjutan demi kelestarian ekosistem dan ketahanan pangan.
EKIPAS adalah inovasi pelindungan kekayaan intelektual di Lapas/Rutan, melindungi karya WBP, meningkatkan literasi hukum, dan membuka peluang ekonomi kreatif berbasis hukum di Nusa Tenggara Timur.
Proyek ini memperluas layanan bantuan hukum melalui Posbankum desa/kelurahan di Sulawesi Tengah, meningkatkan akses masyarakat miskin, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menghadirkan model layanan hukum berbasis digital dengan praktik terbaik di Kota Palu.
Dokumen ini menyoroti maraknya perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang melanggar hak asasi, dengan korban utama perempuan dan anak. Pemerintah memperkuat penanganan melalui KUHP, UU No. 21/2007, UU No. 15/2009, serta kebijakan nasional lewat Perpres No. 49/2023 dan Perpres No. 19/2023 tentang Gugus Tugas dan Rencana Aksi Nasional PPTPPO.
Laporan Penelitian dan Pengabdian (LPP) berjudul "SAPA-WNI" yang isusun oleh Hanton Hazali dan Alfin Endra. Dokumen ini membahas program SAPA-WNI sebagai upaya pelayanan, pendampingan, serta perlindungan bagi Warga Negara Indonesia. Isi laporan mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, serta hasil kegiatan yang relevan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan Perrlindungan hak-hak WNI.