Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%korupsi%" ]
Dalam Buku ini menjelaskan penyelesaian di luar pengadilan diterapkan dengan pola Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). PKPS adalah mekanisme yang disediakan oleh pemerintah bagi obligor BLBI untuk menyelesaikan kewajibannya terkait BLBI yang diterimanya. PKPS merupakan perjanjian yang mengatur tata cara penyelesaian kewajiban pihak terkait yang dibuat oleh dan antara eks Pemegang Saham…
Buku ini merupakan buku yang menimbulkan kontroversi. secara akademik. Penulis terbitkan karena memang dalam pengalaman beracara, banyak bukti-bukti yang terungkap di pengadilan dikesampingkan begitu saja baik di dalam requisitor maupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. Kejahatan jabatan adalah satu-satunya pintu masuk untuk memeriksa jaksa dan hakim yang nakal dan korup.
Buku ini meluruskan beberapa sesat pikir yang berkaitan dengan parameter perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang. Juga masalah hukum tanggung jawab jabatan terkait dengan legalitas atau keabsahan dalam penggunaan wewenang pengadaan barang dan jasa maupun tanggung jawab pribadi terkait dengan tindakan maladministrasi dalam penggunaan wewenang.
Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagain invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya sering kali memerlukan pendekatan sistem terhadap pemberantasannya.
Buku ini membahas tentang perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara seperti Australia, Hongkong, Malasyia, Singapura, Thailand, dan bagaimana pula prospek pemberantasan korupsi di Indonesia dan ditumpahkan di buku ini. Pemberantasan korupsi diberbagai negara tersebut didukung oleh lembaga atau badan pemberantasan korupsi yang independen ""Independent Commision Againist Corruption (I…
Kajian yang diangkat oleh penulis, yaitu Korupsi dalam Perspektif Hukum administrasi Negara tentu merupakan sebuah bahan yang relevan dengan kondisi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, mengingat korupsi hingga saat ini seakan tidak ada habisnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Korupsi beberapa dekade ini menjadi isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termas…
Buku ini membahas tentang peran kejaksaan dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dibawah satu atap dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan.
Buku ini berusaha untuk "mendarat" memberi wawasan bahwa korupsi itu bisa dilawan Lewat 5 studi kasus konkret di Filipina, Hongkong, Singapura, Korea dan Ruritania. Robert Klitgaard mendesain sebuah kebijakan anti korupsi yang memberi secercah jalan keluar.
Buku ini berisi tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang pemberantasan korupsi. Pengembalian aset tersebut terlalu sederhana dan belum memenuhi standar universal dalam Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003. Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan dengan tiga jalur yaitu jalur hukum pidana, jalur hukum perdata serta …
Buku yang berkualitas ini memaparkan identifikasi tindak pidana korupsi; kajian yuridis normati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001versi undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan dengan c…