Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%PKN II%" ]
Reformasi layanan kenotariatan merupakan langkah strategis dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintah. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik, dituntut untuk beradaptasi dengan era digital guna menjaga relevansi, efektivitas, dan akuntabilitas tugas jabatannya.
Proyek Ini Mengusung Inovasi Utama Berupa menghasilkan kebijakan surat keputusan menteri hukum tentang pola kerja tiga jabatan fungsional
Proyek Perubahan ini untuk menjawab tuntutan dan hak warga negara khususnya warga DK jakarta terhadap akses keadilan yang selama ini dirasakan sangat terbatas dan sulit dijangkau
Laporan ini merekomendasikan agar pedoman ini dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan penuh dari pimpinan organisasi. Penting untuk melakukan sosialisasi yang memadai guna memastikan bahwa setiap unit kerja dan kementerian/lembaga memahami dan mampu mengimplementasikan pedoman ini dengan efektif. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasi dan melakukan penye…
Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan merupakan inisiatif Kementerian Hukum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Posbankum menyediakan layanan hukum yang mudah dijangkau berupa pendampingan, mediasi, dan peningkatan kesadaran hukum. Keanggotaan melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, dan masyarakat setempat sebagai bentuk kolaboras…
Proyek Perubahan Ini dilaksanakan Untuk Mewujudkan Kemudahan Akses Keadilan Untuk Masyarakat dan pemerataan akses sebagai terhadap keadilan di provinsi Sulawesi Selatan
Proyek perubahan Inspektorat Jenderal KemenHAM dalam penguatan pengawasan intern melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS). Program ini menjawab permasalahan keterbatasan SDM auditor, belum adanya sistem digital, ketiadaan SOP, minimnya data risiko, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga eksternal. SIMWAS dirancang sebagai kerangka transformasi digital pengawasan, m…
Program ini bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan. Posbankum menyediakan layanan hukum non-litigasi berupa informasi, konsultasi, advokasi, mediasi, dan rujukan kepada advokat PBH atau Pro Bono.
Proyek Perubahan ini meningkatkan pembinaan kemandirian WBP di Sulawesi Barat melalui kolaborasi lintas sektor, branding produk, dan transformasi digital. Program berhasil menaikkan efektivitas pembinaan hingga 65% serta mendorong nilai ekonomi produk WBP sekitar Rp25 juta per triwulan, dengan efisiensi anggaran berkat kerja sama strategis.
Proyek Harmonis di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur menghadirkan layanan harmonisasi produk hukum daerah dalam waktu 1x24 jam. Inovasi ini menjawab tantangan tingginya permohonan, keterbatasan SDM, dan minimnya dukungan digital dengan SOP baru, aplikasi E-Harmonisasi, serta kolaborasi pemerintah daerah. Program ini mempercepat penetapan regulasi, memperkuat daya dukung hukum, dan menjadi mod…