Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Administrasi%" ]
Kajian yang diangkat oleh penulis, yaitu Korupsi dalam Perspektif Hukum administrasi Negara tentu merupakan sebuah bahan yang relevan dengan kondisi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini, mengingat korupsi hingga saat ini seakan tidak ada habisnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Korupsi beberapa dekade ini menjadi isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termas…
Buku Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik membahas konsep, teori, dan praktik dalam mengelola organisasi publik secara efektif di tengah tuntutan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Fokus utama terletak pada bagaimana pemerintah merumuskan strategi dan menerapkannya dalam tata kelola organisasi publik agar dapat mencapai tujuan pembangunan serta memberikan pelayanan publik yan…
Bagian awal dari buku ini menguraikan pengertian, tujuan dan sasaran penataushaan Barang Milik Negara dan organisasi penatausahaan Barang Milik Negara. Pertama kali diuraikan organisasi penatausahaan BMN di instansi pengguna yang meliputi organisasi di Unit Penatausahaan di tingkat kementerian, tingkat eselon I, tingkat wilayah serta tingkat satuan kerja atau Kuasa Pengguna Barang. Selanjutnya …
Sesudah Reformasi Keuangan Negara kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara pada khususnya kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksan…