Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Tindak Pidana%" ]
Buku ini akan mengungkap secara komprehensif bagaimana korupsi itu dilakukan oleh para koruptor, mulai dari korupsi dalam pemalsuan pajak, pengadaan barang dan jasa, pencucian uang, hingga pengelolaan hutan. Buku ini menjadi pegangan yang sangat cocok bagi praktisi kebijakan negara, penegak hukum dan aparat pemerintahan, mahasiswa, dan mereka yang merindukan Indonesia terbebas dari korupsi.
Buku ini menggunakan metode yang unik, yaitu metode penafsiran undang-undang. Dengan lengkap dan cermat, penulis menafsirkan pasal demi demi pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku di tanah air (Undang-undang no.31 tahun 2001). Penafsiran setiap pasal dilakukan penulis dengan mengaitkannnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori para pa…
Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Buku yang dapat dijadikan referensi utama bagi mahasiswa hukum, akademia, praktisi, dan aparat pemerintahan serta masyarakat umum ini menguraikan dengan lugas dan cerdas. Buku Tindak Pidana Khusus meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bent…
BUku ini merupakan sisi lain dari keseimbangan pandangan dalam menelaah perkreditan terutama bila dihadang oleh Kredit Macet, sekaligus membuka wawasan pembaca tentang kemungkinan penerapan UU No. 3 Tahun 1971 terhadap bank (kreditur) bila salah dalam memenuhi prosedur pemberian kredit, walaupun tanpa unsur itikad buruk sekalipun.
Jamaknya korupsi dilakukan oleh satu orang. Di negara ini kita mengenal istilah "korupsi berjamaah" untuk menggambarkan banyaknya orang yang terlibat dalam korupsi. Korupsi menjadi sedemikian ruwetnya, mungkinkah seorang anggota dewan atau pejabat korupsi seorang diri? Bisakah KPK memberantas atau menangkapnya?
Buku ini berisi informasi hukum mengenai norma hukum tentang pemberian kompensasi terhadap akibat tindak pidana korupsi bertambah,
Buku “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 Diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001” karya Adam membahas secara mendalam tentang perubahan dan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Buku ini menguraikan bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk memperkua…
Buku ini meluruskan beberapa sesat pikir yang berkaitan dengan parameter perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang. Juga masalah hukum tanggung jawab jabatan terkait dengan legalitas atau keabsahan dalam penggunaan wewenang pengadaan barang dan jasa maupun tanggung jawab pribadi terkait dengan tindakan maladministrasi dalam penggunaan wewenang.
Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagain invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya sering kali memerlukan pendekatan sistem terhadap pemberantasannya.