Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Untuk mewujudkan kesadaran hukum tidak mudah. Salah satu tantangannya adalah beragamnya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Masalah lainnya adalah adanya aturan hukum tertentu yang harus disuluhkan demi kepentingan negara. Persebaran penyuluh hukum yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri.
Materi ini membekali pembelajar agar lebih memahami dan mampu menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Buku Hukum Islam karya Mohammad Daud Ali, Haji merupakan pengantar komprehensif mengenai konsep, sumber, dan ruang lingkup hukum Islam. Penulis menjelaskan pengertian hukum Islam, perbedaan antara syariat dan fikih, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas. Buku ini juga membahas bidang-bidang utama hukum Islam, antara lain ibadah, muamalah, munakahat, dan…
Buku Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam karya Neng Djubaedah mengkaji tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penulis membahas pengertian dan unsur-unsur perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkembangan peraturan perundang-undangan terkait, serta perbandingannya dengan ketentuan zi…
Buku Aspek Pidana dalam Hukum Islam karya Wismar ‘Ain Marzuki membahas secara sistematis konsep hukum pidana Islam (fiqh jinayah) beserta prinsip-prinsip dasarnya. Penulis menguraikan jenis-jenis tindak pidana dalam Islam seperti hudud, qishash–diyat, dan ta‘zir, termasuk tujuan penetapan sanksi pidana yang berorientasi pada keadilan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Buk…
Modul ini menguraikan praktik dalam pemberian layanan jasa hukum di bidang korporasi oleh instansi pemerintah, khususnya dalam konteks Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fokus utama modul adalah pada penyediaan layanan konsultasi, pendampingan hukum, penyusunan dokumen legal, serta pemberian opini hukum terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh entitas korporasi, baik BUMN, …
Modul ini disusun sebagai panduan teknis bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam menyusun abstrak peraturan perundang-undangan. Pembahasan mencakup pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat abstrak dalam mempermudah penelusuran dokumen hukum. Modul juga menguraikan prinsip dasar pembuatan abstrak yang baik, struktur penulisan, teknik pemilihan informasi pokok, serta p…
Materi modul “Peran Layanan Hukum Pidana Dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi Pada Hak Prerogratif Presiden” diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembelajar tentang Implementasi pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia, terkait sejarah pemberian grasi , tata cara pengajuan permohonan grasi dan tata cara penyelesaian grasi.
Materi ini membekali para pembaca agar memahami dan menjelaskan konsep perlindungan investor atas investasinya di Indonesia, prosedur penanganan gugatan arbitrase Internasional terhadap Pemerintah Indonesia, dan hubungan penanganan gugatan arbitrase Internasional terhadap Pemerintah Indonesia dengan melindungi kepentingan Nasional.
Modul ini membekali para pembaca agar dapat mengerti dan mampu menjelaskan tentang layanan badan hukum partai politik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum secara transparan, obyektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.