Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 350" ]
Bind Value ⚒️: []
modul ini diharapkan dapt memberikan gambaran tentang strategi dan langkah-langkah ke depan untuk melakukan pengolaan arsip baik arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta penyerahan arsip statis yang berskala nasional dan bernilai sejarah agar sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009
Buku Manajemen Perpustakaan Sekolah membahas secara komprehensif teori dan praktik pengelolaan perpustakaan di lingkungan sekolah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penulis menekankan bahwa perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang mendukung kurikulum serta pengembangan minat baca siswa.
Materi dalam modul ini membekali para pembelajar untuk dapat mengetahui dan memahami penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Direktorat Jenderal HAM. Terdapat beberapa pokok bahasan untuk dapat mengetahui dan memahami hal tersebut.
Para Pembelajar, materi ini membekali pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan Konsep Dasar HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instrumen HAM Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara di Bidang Regulasi, Implementasi Perlindungan HAM Melalui Peraturan Perundang-undangan, dan Keberhasilan Pengintegrasian Materi Muatan HAM dalam Pembentukan dan Analisis Sebuah Peraturan Perundang-und…
Modul ini berisi uraian tentang prinsip-prinsip dasar kerja sama HAM yang meliputi konsep-konsep tentang kerja sama HAM dalam negeri dan kerja sama HAM luar negeri serta hubungan kerja sama HAM dalam dan luar negeri. Dengan memahami konsep tersebut, akan dapat menjelaskan tentang konsep-konsep yang paling mendasar dari kerja sama HAM.
Modul diseminasi dan penguatan HAM untuk mencerdaskan anak bangsa ini, membekali para pembaca agar memahami mencerdaskan bangsa dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi, penguatan, serta kegiatan diseminasi yang dilakukan dengan metode lomba cerdas cermat.
Modul best practise ini membekali peserta dengan pengetahuan dan pengalaman tentang salah satu tugas dan fungsi yang diemban Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum c.q Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional yaitu masalah Ekstradisi dengan seluk beluk yang terkait.
Modul ini disusun sebagai panduan teknis bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam menyusun abstrak peraturan perundang-undangan. Pembahasan mencakup pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat abstrak dalam mempermudah penelusuran dokumen hukum. Modul juga menguraikan prinsip dasar pembuatan abstrak yang baik, struktur penulisan, teknik pemilihan informasi pokok, serta p…
Modul ini ditulis dalam rangka mendukung Implementasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University, dengan judul “Pewarganegaraan Bagi Orang Asing Berdasarkan Perkawinan campuran”. Modul ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sedemikian rupa dan dalam rangka berbagi pengetahuan (knowlege sharing) bagi praktisi baik birokrasi maupun akademisi serta nformasi bagi masyar…
Materi modul “Peran Layanan Hukum Pidana Dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi Pada Hak Prerogratif Presiden” diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembelajar tentang Implementasi pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia, terkait sejarah pemberian grasi , tata cara pengajuan permohonan grasi dan tata cara penyelesaian grasi.