Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Proyek Perubahan%" ]
Proyek perubahan ini merupakan investasi strategis bagi masa depan hukum Indonesia. Fokus pada penguatan dasar hukum harmonisasi peraturan, peningkatan kualitas produk hukum nasional, serta transparansi proses pembentukan peraturan. Tujuannya mempercepat harmonisasi, menciptakan regulasi yang solid dan minim konflik, meningkatkan kepercayaan publik, serta menegaskan kredibilitas Ditjen PP Kemen…
Proyek perubahan ini menekankan penguatan tata kelola Kemenkum Corpu melalui strategi komunikasi, branding, dan knowledge diplomacy. Fokus pada rebranding visual, aktivasi kanal digital, serta pelibatan stakeholder lintas klaster untuk membangun kesadaran, inklusi, dan dukungan terhadap visi baru Corpu. Mendorong transformasi pembelajaran ASN dari training-oriented menjadi performance-oriented …
Proyek perubahan ini bertujuan memperkuat pengarusutamaan HAM melalui pembentukan Jabatan Fungsional Analis HAM (JF Analis HAM) sebagai inovasi kelembagaan. Fokus pada peningkatan kapasitas ASN, kolaborasi lintas instansi, serta pembentukan budaya organisasi adaptif. Proyek ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah berperspektif HAM.
Proyek perubahan ini berfokus pada strategi perlindungan kekayaan intelektual melalui pengembangan pariwisata berbasis KI di Papua Barat, khususnya Kabupaten Fakfak. Menjelaskan potensi alam, budaya, dan karya kreatif masyarakat adat sebagai objek wisata bernilai tambah. Tujuannya meningkatkan daya saing, pendapatan daerah, serta melibatkan multipihak dalam menjaga kelestarian sumber daya alam…
Dokumen proyek perubahan “TRANSFORM-INDIGEO” berisi strategi digitalisasi pendampingan Indikasi Geografis produk unggulan Kepulauan Riau. Menjelaskan latar belakang, tujuan, tahapan perencanaan, serta roadmap keberlanjutan hingga 2030. Fokus pada literasi hukum, transformasi digital, dan kolaborasi multipihak untuk mempercepat pendaftaran IG serta memperkuat perlindungan budaya lokal.
Proyek perubahan “Optimalisasi Penghapusan Aset Kapal melalui Digitalisasi dan Percepatan Prosedur (PRO-CEPAT)” merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan dalam pengelolaan aset negara, khususnya kapal.
Proyek perubahan ini merupakan intervensi strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan masa kini.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas Daerah (MPDN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPWN). Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal akibat keterbatasan fasilitas monitoring, ketiadaan database pemeriksaan, panduan yang belum terperinci, jumlah notaris yang terus meningkat, luas wilayah kerja mencakup 24 kabu…
Proyek perubahan ini menghadirkan terobosan strategis dalam penguatan tata kelola kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor bisnis melalui integrasi aplikasi PRISMA sebagai instrumen penilaian risiko pelanggaran HAM. Pendekatan yang dibangun bersifat menyeluruh, mencakup aspek regulatif, edukatif, dan operasional untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam melakukan self-assessment k…
Proyek perubahan “Strategi Upaya Peningkatan Nilai Kepatuhan HAM di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Penyusunan Indikator Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Daerah” merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.