Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 2610" ]
Bind Value ⚒️: []
Modul ini membahas perlindungan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI), yang menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Modul ini memuat Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Desain Industri, dan Lembaga Manajemen Kolektif
Modul ini memuat Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) : Mekanisme Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara
Modul ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada pewagai di lingkungan kementrian hukum dan ham dalam memahami proses pengharmonisasian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, atau rancangan peraturan presiden yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh direktoral jenderal peraturan perundang-undangan.
Modul ini membahas praktik dalam memastikan bahwa materi muatan hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dalam proses pembentukan dan analisis peraturan perundang-undangan. Keberadaan prinsip-prinsip HAM dalam suatu regulasi merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
Modul ini memandu praktik dalam penyediaan bantuan hukum dan akses keadilan bagi individu atau kelompok marjinal oleh instansi pemerintah, organisasi masyarakat, atau Lembaga Bantuan Hukum.
Modul ini memuat pengembangan layanan administrasi PPNS berbasis teknologi informasi berdasar pada perarturan menteri hukum dan HAM nomor 5 tahun 2016.
modul ini memuat Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kemantrian Hukum dan HAM dengan menggunakan Aplikasi E-rekon LK dan Aplikasi E-reviu LK (APEVI LK)