Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 250" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Pembaca memahami bahwa untuk membuat undang-undang yang baik diperlukan pembahasan terlebih dahulu untuk mengetahui dan mendapatkan argumentasi akademis yang tepat mengapa suatu pembahasan perlu dilakukan pembentukan Undang undang
mata pelatihan ini membekali pembaca dengan kemampuan memahami dalam tinjauan sejarah, hukum benda, kehadiran (afwizigheid), perwakilan negara dalam afwizigheid; peran balai harta peninggalan dalam sistem hukum keperdataan di indonesia; mekanisme penjualan harta kekayaan dalam kepemilikian harta benda berdasarkan putusan pengadilan orang yang dinyatakan tidak hadir; serta strategi praktis dan e…
modul ini berisi pengetahuan dasar bagi seluruh pegawai Kementrian Hukum & HAM dan masyarakat umum yang ingin mengetahui and mempelajari proses penyusunan peraturan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang dilakukan oleh Direktorat Perancangan peraturan perudang undangan danjendral oeraturan
HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan serius yang banyak ditemukan di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mengingat kondisi overcrowding, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan tingginya risiko perilaku berisiko di dalam tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Rutan dan Lapas, ba…
Terbentuknya Direktorat Penyidik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan tonggak penting dalam penguatan sistem penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembinaan yang diterapkan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan DJKI pasca pembentukan direktorat tersebut, serta mengev…
Modul ini menyajikan panduan dalam proses pengundangan peraturan perundang‑undangan, mulai dari tahap disain legal, penetapan resmi, hingga pengumuman publik dalam media hukum resmi seperti Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.
Hukum ruang angkasa merupakan cabang hukum internasional yang mengatur aktivitas manusia di luar atmosfer bumi, termasuk eksplorasi ruang angkasa, penggunaan benda-benda langit, dan tanggung jawab negara atas objek luar angkasa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengantar konseptual terhadap perkembangan hukum ruang angkasa serta menelaah isi dan prinsip utama yang terkandung dalam Trea…
Modul ini memuat cara SIPKUMHAM-AI mendukung pembentuk kebijakan berbasisi bukti