Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 240" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%MODUL%" ]
Modul ini menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan peraturan perundang-undang bagi seluruh pegawai kemenkumham RI di seluruh indonesia
Melalui modul ini dijelaskan secara rinci terkait jenis jenis dan prosedur kenaikan pangkat.
Pembaca memahami bahwa untuk membuat undang-undang yang baik diperlukan pembahasan terlebih dahulu untuk mengetahui dan mendapatkan argumentasi akademis yang tepat mengapa suatu pembahasan perlu dilakukan pembentukan Undang undang
mata pelatihan ini membekali pembaca dengan kemampuan memahami dalam tinjauan sejarah, hukum benda, kehadiran (afwizigheid), perwakilan negara dalam afwizigheid; peran balai harta peninggalan dalam sistem hukum keperdataan di indonesia; mekanisme penjualan harta kekayaan dalam kepemilikian harta benda berdasarkan putusan pengadilan orang yang dinyatakan tidak hadir; serta strategi praktis dan e…
modul ini berisi pengetahuan dasar bagi seluruh pegawai Kementrian Hukum & HAM dan masyarakat umum yang ingin mengetahui and mempelajari proses penyusunan peraturan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang dilakukan oleh Direktorat Perancangan peraturan perudang undangan danjendral oeraturan
Modul ini menyajikan panduan dalam proses pengundangan peraturan perundang‑undangan, mulai dari tahap disain legal, penetapan resmi, hingga pengumuman publik dalam media hukum resmi seperti Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.
Modul ini menyajikan panduan praktik dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan fokus pada fungsionalitas dan akuntabilitas pengelolaan sistem kompetensi di lingkungan instansi pemerintahan. Merujuk pada standar kompetensi nasional dan mekanisme internal kelembagaan, modul membahas kerangka teknis dan kebijakan yang efektif untuk menjamin kualitas sumber daya…
Modul ini menyajikan panduan untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual bagi entitas pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui pendekatan akuntansi akrual, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga kewajiban, aset, dan beban hingga mencakup seluruh potensi ekonomi suatu periode.
Modul ini membahas bagaimana penerapan peta proses bisnis (business process mapping) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Pemetaan proses bisnis menjadi salah satu alat manajerial strategis yang digunakan untuk menganalisis alur kerja, mengidentifikasi duplikasi proses, serta menentukan titik-titik kritis dalam operasional…