Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 230" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Modul ini memberikan panduan teknis bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan beserta status hukumnya. Isi modul mencakup tujuan inventarisasi, prinsip-prinsip pencatatan dokumen hukum, teknik pengelompokan menurut hierarki peraturan, cara menelusuri perubahan (revisi, pencabutan, atau penggantian), hingga metod…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, fungsi, hak, dan kewajiban perpustakaan, masyarakat, serta pemerintah dalam menjamin akses informasi dan pengetahuan bagi seluruh warga negara. Isi undang-undang mencakup ketentuan umum, jenis dan sistem …
Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. PP ini mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pengelolaan, standar nasional perpustakaan, pembinaan tenaga perpustakaan, jaringan kerja sama antarperpustakaan, serta pendanaan perpustakaan. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat sumber inf…
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditetapkan untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan peran perpustakaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perpustakaan dipandang sebagai wahana belajar sepanjang hayat, pusat informasi, pelestarian karya budaya bangsa, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
**Abstrak** Buku *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit dalam Rangka Menggerakan Sektor Riil* mengkaji landasan hukum, mekanisme, dan implikasi pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Pembahasan meliputi analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur restrukturisasi kredit, peran lembaga perbankan, hak dan kew…
Buku Penelitian tentang Modernisasi Pendidikan Hukum sebagai Sarana Pembangunan Sumber Daya Manusia membahas upaya pembaruan sistem pendidikan hukum di Indonesia agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional. Kajian ini menyoroti perubahan kurikulum, metode pengajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar hukum. Penelitian ini juga menguraikan p…
Laporan Pengkajian Hukum Angkasa: Aspek-aspek Hukum Menyangkut Penggunaan Satelit Palapa membahas kerangka hukum nasional dan internasional terkait pemanfaatan Satelit Palapa sebagai bagian dari infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Kajian ini mencakup analisis terhadap perjanjian internasional tentang ruang angkasa, ketentuan penggunaan orbit geostasioner, hak dan kewajiban negara pemilik sa…
membahas kajian mendalam mengenai landasan hukum, prosedur, dan praktik pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, tata tertib DPR, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif legislasi. Analisis mencakup perbandingan dengan praktik di negar…
Laporan ini membahas hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian produsen dalam memberikan barang dan/atau jasa yang aman, layak, serta sesuai standar mutu. Penelitian menganalisis kerangka hukum nasional yang mengatur perlindungan konsumen, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan pelaksana, serta studi kasus yang terj…
Laporan ini membahas aspek hukum, ekonomi, dan teknis terkait kontrak serta mekanisme alih teknologi internasional. Kajian difokuskan pada identifikasi klausul-klausul penting dalam perjanjian kontrak yang mengatur transfer teknologi, termasuk hak dan kewajiban para pihak, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pembagian risiko. Penelitian ini juga menganalisis hambatan-hambatan yang seri…