Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 230" ]
Bind Value ⚒️: []
Dengan membentuk komite hukum dan etik yang proaktif, memanfaatkan teknologi informasi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, RS Bhayangkara makassar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mencegah tuduhan malpraktek, dan membangun budaya keselamatan pasien yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang diberikan
Pemeriksaan keimigrasian memegang peranan penting dalam pengawasan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang memiliki Bandara Internasional Kualanamu dengan posisi strategisnya mengakibatkan perlintasan Orang Asing yang cukup tinggi baik di area keberangkatan maupun kedatangan. Oleh karena…
Salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tidak terpisah dari dari proses peradilan pidana adalah Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara atau disingkat Rupbasan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda…
Buku ini membahas konseling sebagai suatu proses bantuan profesional yang berorientasi pada keterampilan praktis. Munro, Manthei, dan Small menekankan bahwa konseling bukan sekadar teori, melainkan serangkaian teknik yang dapat dipelajari, dilatih, dan diterapkan dalam berbagai konteks layanan sosial maupun pendidikan. Pendekatan berbasis keterampilan yang ditawarkan mencakup kemampuan mendenga…
Laporan implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang berjudul Strategi Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber pendapatan negara ya…
Buku ini membahas urgensi dan mekanisme pertukaran data dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi. Penulis menekankan bahwa efektivitas penanganan perkara pidana tidak hanya bergantung pada norma hukum dan prosedur, tetapi juga pada keterpaduan data antar lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan teknis dan substantif, karya ini menguraikan standar, format, serta al…
Buku ini menguraikan prinsip, konsep, dan teknik metodologi penelitian yang relevan bagi bidang ilmu sosial dan pendidikan, dengan penekanan khusus pada kajian kepustakaan. Sumanto menekankan pentingnya pemahaman metodologis sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian yang berkualitas. Pembahasan mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif, desain penelitian, …
Buku pedoman ini merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Tim Perumus Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2006. Isinya mengatur standar tata naskah dinas sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, dan efisiensi dalam pembuatan serta pengelolaan surat-menyurat resmi …
Buku pedoman ini merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan dan penataan naskah dinas. Tujuan utama pedoman adalah memberikan standar baku mengenai bentuk, format, dan tata cara pembuatan surat-menyurat serta dokumen resmi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta keseragaman, ketertiban, dan …
. Tujuan utama pedoman adalah memberikan standar baku mengenai bentuk, format, dan tata cara pembuatan surat-menyurat serta dokumen resmi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta keseragaman, ketertiban, dan efisiensi dalam komunikasi birokrasi serta pengelolaan arsip administrasi.