Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Tindak Pidana%" ]
Buku ini membahas korupsi sebagai penyakit sosial yang sangat membahayakan bangsa karena merusak sendi-sendi perekonomian, menghambat pembangunan nasional, dan merusak mental pejabat. Penulis menekankan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Buku ini mengupas secara mendalam teknik dan strategi pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Disusun berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, buku ini menjelaskan bagaimana proses pembuktian dilakukan di pengadilan, termasuk peran alat bukti, saksi, dan konstruksi hukum yang digunakan oleh penuntut umum maupun pe…
Modul ini membahas tentang dasar-dasar pendampingan meliputi penyusunan laporan pendampingan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan muda/ ahli muda, yakni: ruang lingkup pendampingan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, penyusunan laporan pendampingan Tindak Pidana Kategori III dan IV (Anak) dan (Dewasa), jeni-jenis laporan pendampingan T…
Mata Pelatihan ini membekali peserta untuk mampu menjelaskan karakteristik tindak pidana kategori 2 (dewasa) dan kategori 3 dan 4 (anak). Materi ini meliputi klasifikasi dan karakteristik tindak pidana kategori 2 (dewasa) dan kategori 3 dan 4 (anak) serta peran kajian karakteristik tindak pidana dalam penanganan klien. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi ceramah, diskusi kelompok…
Mata pelatihan ini membekali Peserta agar mampu menjelaskan bentuk kegiatan Bimbingan, Penetapan Target Bimbingan, Penetapan Pihak Ketiga, Penyusunan Jadwal Kegiatan Bimbingan serta Simulasi Bimbingan Klien di dalam pelaksanaan perencanaan program Pembimbingan Bagi Klien, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan ahli muda mampu melaksanakan …
Mata Pelatihan ini membekali peserta untuk mampu menyimulasikan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan pada Tindak Pidana Kategori II (Dewasa) dan Kategori III dan IV (Anak). Materi yang akan disampaikan meliputi : Format Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Tindak Pidana Kategori II (Dewasa) dan Kategori III dan IV (Anak) dan Simulasi Penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk…
Materi pada modul ini meliputi : Gambaran Umum tentang Kebijakan Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Asesmen Resiko dan Kebutuhan bagi WBP, Instrumen Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak ; dan Asesmen RRI dan Kriminogenik (02) pada Tindak Pidana Kategori II (Dewasa) serta Penilaian Risiko serta Faktor Kriminogenik pada Tindak Pidana Kategori III dan IV (Anak).
Mata pelatihan Layanan Konseling Pada Tindak Pidana Kategori II (Dewasa) dan III-IV (Anak) ini diberikan kepada peserta pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda sebagai penguatan agar dapat menerapkan Layanan konseling dengan baik, dengan materi pokok Kegiatan dan Kategori Tindak Pidana Sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Ruang Lingkup Konseling, …
Mata Pelatihan ini membekali peserta untuk mampu menerapkan Manajemen Kasus Pada Tindak Pidana Katagori II (Dewasa), serta Kategori III dan IV (Anak). Materi ini meliputi manajemen kasus dalam praktik layanan Pembimbing Kemasyarakatan, Peran dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagai manajer kasus, Layanan/Langkah Kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam praktik manajemen kasus katagori II (Dewa…
Buku ini mengupas tentang komparasi wewenang lembaga antikorupsi di beberapa negara lain. Kewenangan KPK patut diperkuat dengan menempatkan dasar hukum pembentukannya di level Undang-undang Dasar. Hal tersebut untuk memberikan proteksi hukum dari upaya pembubaran dan pelemahan KPK melalui uji materi dan revisi regulasi.