Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Peraturan%" ]
Pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan adanya standar khusus, baik dari sisi tahapan yang harus dilaksanakan maupun dari sisi teknik penyusunan rumusan, penyusunan norma dan penentuan materi muatan. Oleh karena itu peserta pendidikan dan pelatihan harus mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut.
Modul best practice ”Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris” menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (PAEHN) adalah unit di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2015 dan dijabarkan dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2015. PAEHN bertugas melakukan analisis dan evaluasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum nasional, menyusun kebijakan teknis, program, dan dokumen hukum, se…
Proyek perubahan ini merupakan investasi strategis bagi masa depan hukum Indonesia. Fokus pada penguatan dasar hukum harmonisasi peraturan, peningkatan kualitas produk hukum nasional, serta transparansi proses pembentukan peraturan. Tujuannya mempercepat harmonisasi, menciptakan regulasi yang solid dan minim konflik, meningkatkan kepercayaan publik, serta menegaskan kredibilitas Ditjen PP Kemen…
Proyek perubahan “Strategi Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia melalui Regulasi dan Transformasi Digital” diarahkan pada percepatan dan modernisasi proses pembentukan peraturan menteri. Upaya utama meliputi penerapan integrasi digital, penguatan regulasi, serta pemberdayaan sumber daya hukum untuk memastikan kualitas produk hukum yang lebih efektif, efisien,…
Proyek Perubahan ini menghadirkan inovasi PAPEDA Maluku (Pembahasan Antar Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah Maluku) untuk mengoptimalkan peran Perancang dalam pembentukan produk hukum daerah. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui keterlibatan aktif perancang sejak tahap perencanaan hingga harmonisasi, dengan dukungan aplikasi E-Harmonisasi dan metode me…
Laporan ini merekomendasikan agar pedoman ini dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan penuh dari pimpinan organisasi. Penting untuk melakukan sosialisasi yang memadai guna memastikan bahwa setiap unit kerja dan kementerian/lembaga memahami dan mampu mengimplementasikan pedoman ini dengan efektif. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasi dan melakukan penye…
Penerbitan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang balai harta peninggalan ini dimaksudkan dapat menambah informasi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, sehingga dapat memberikan umpan balik guna melengkapi usaha-usaha ke arah pembentukan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan di bidang balai harta peninggalan.
Penerbitan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menambah referensi Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang masih relatif sedikit jumlahnya, Dan yang jauh lebih penting lagi adalah agar dapat disebarluaskan ke seluruh wilayah nusantara melalui kerja sama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Penerbitan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang pengobatan tradisional ini dimaksudkan untuk mengumpulkan masukan-masukan yang dipakai menjadi bahan acuan/ bahan dasar untuk memudahkan penyusunan rancangan undang-undang tentang pengobatan tradisional.