Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%PKN II%" ]
Proyek perubahan ini merupakan intervensi strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan masa kini.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas Daerah (MPDN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPWN). Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal akibat keterbatasan fasilitas monitoring, ketiadaan database pemeriksaan, panduan yang belum terperinci, jumlah notaris yang terus meningkat, luas wilayah kerja mencakup 24 kabu…
Proyek perubahan ini menghadirkan terobosan strategis dalam penguatan tata kelola kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor bisnis melalui integrasi aplikasi PRISMA sebagai instrumen penilaian risiko pelanggaran HAM. Pendekatan yang dibangun bersifat menyeluruh, mencakup aspek regulatif, edukatif, dan operasional untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam melakukan self-assessment k…
Proyek perubahan “Strategi Upaya Peningkatan Nilai Kepatuhan HAM di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Penyusunan Indikator Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Daerah” merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Proyek perubahan ini merupakan inisiatif strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam rangka mempercepat perluasan akses keadilan bagi masyarakat melalui transformasi penyuluhan hukum berbasis digital.
Polri menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berjumlah 490.163 personel, terdiri atas 472.805 anggota Polri dan 17.358 ASN. Saat ini, data SDM masih tersebar di beberapa aplikasi utama, yaitu Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) dan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK), sehingga menimbulkan duplikasi data, keterlambatan pengolahan mutasi dan pengusula…
Proyek perubahan “Peningkatan Standardisasi Verifikasi dan Akreditasi pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) melalui Konektivitas Data” bertujuan memperbaiki proses verifikasi dan akreditasi agar lebih transparan, terintegrasi, dan berkualitas. Program ini mencakup pengumpulan dan analisis data, FGD, policy talk, penyusunan berita acara pertukaran data antara Di…
Laporan proyek perubahan mengenai strategi percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Banten. Dokumen ini memaparkan latar belakang ketimpangan akses bantuan hukum, langkah strategis melalui kolaborasi lintas sektor, capaian peningkatan Posbankum dari 3% menjadi 44,7% pada tahun 2025, serta rencana keberlanjutan melalui pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, …
Lapas Kelas I Sukamiskin memiliki potensi besar dalam pengembangan program pembinaan berbasis kemandirian melalui pemanfaatan lahan kosong dan keterlibatan warga binaan berpendidikan tinggi. Melalui kolaborasi Jaringan Tani Nusantara (JATARA), warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga pelaku perubahan sebagai mentor, pelatih teknis, dan pengelola unit produktif.
Proyek Perubahan ini bertujuan memperkuat perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melalui pengembangan Metode Kampanye HAM. Fokus utama adalah meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam menghormati serta menegakkan nilai-nilai HAM.