Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 170" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Manajemen%" ]
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diwarnai oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah, Masyarakat memberikan label negatif kepada aparatur pemerintah, seperti mutu pelayanan rendah; prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit; sering menyalahgunakan wewenang; serta penuh kolusi, korupsi dan nepotisme.
Modul ini Memuat apa apa saja penyelengaraan Pengawasan di lingkungan Kementerian hukum dan ham
modul ini memuat Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kemantrian Hukum dan HAM dengan menggunakan Aplikasi E-rekon LK dan Aplikasi E-reviu LK (APEVI LK)
Modul ini menekankan akan kesetaraan perlakuan terhadap CASN yang menyandang disabilitas
Melalui modul ini dijelaskan secara rinci terkait jenis jenis dan prosedur kenaikan pangkat.
Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan Fungsional saat ini diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 Tentang Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional. Kemudian sesuai dengan amat Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM tetang pembuatan modul best practice pada biro kepegaw…
Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Metode yang digunakan adalah analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis) dengan pendekatan deskrip…