Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 110" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%MODUL%" ]
Modul best practice ”Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Bahasa Inggris” menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan.
Materi ini Membekali peserta agar memahami dan mampu menjelaskan konsep Corpu, pembentukan organisasi pembelajar, manajemen pengetahuan, strategi pembelajaran dan manajemen talenta, serta implementasi menuju Kumham CorpU
Para pembelajar , materi strategi belajar mandiri ini membekali pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan model-model pembelajaran dan menganalisis strategi implementasi pembelajaran klasikal dan non klasikal...
Materi ini membekali pembaca agar mampu menjelaskan proses pengembangan pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan berbasis kompetensi dimulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, mekanisme penyelenggaraan pelatihan dan sistem evaluasinya.
Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan organisasi, sehingga pengembangan kompetensi menjadi penting melalui asesmen untuk menilai kemampuan, memetakan kebutuhan, dan menempatkan individu sesuai jabatan. Asesmen juga mendukung manajemen talenta dan perencanaan karir. Landasan hukumnya tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 yang menegaskan prinsip profesionalisme dan …
Pengembangan alat ukur Situational Judgement Test (SJT) merupakan dokumentasi best practice yang telah dicapai oleh Sub Bidang Standarisasi Kompetensi Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM. Upaya pengembangan alat ukur Situational Judgement Test (SJT) sebagai salah satu alat ukur prediktor kompetensi, digambarkan secara berurutan dari mulai proses engembangan , implementasi sampai deng…
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pembangunan hukum sebagai keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Pembangunan hukum dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam kerangka sistem hukum nasional yang mencakup substansi, kelembagaan, budaya, serta sarana/prasarana hukum. Salah satu aspek penting adalah pembentukan peraturan perundang-unda…
Modul ini membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum serta peran penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, guna mewujudkan akses keadilan. Modul ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum bantuan hukum, tugas pokok penyuluh hukum, serta menyajikan data dari pemangku kepentingan dan kegiatan penyuluh hukum. Tujuanny…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum serta sarana pelayanan informasi hukum yang tertib, terpadu, berkesinambungan, lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012, JDIHN terdiri atas Pusat Jaringan yang ditetapkan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Anggota Jaringan yang meliputi biro huku…