Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 100" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Seperti telah digambarkan diatas, Perpustakaan Khusus pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1958, telah memiliki ribuan koleksi dalam bentuk Koleksi Hukum Kolonial (Staatblad) atau dalam bahasa Indonesia, saat ini dikenal dengan nama Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Byblad, Javasche Couran, Weekblad Van Het Recht, Themis, Lokal Raad, Yurisprudensi, Sta…
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum saat ini masih sering dipandang sebelah mata dan dianggap kurang menguntungkan, bahkan hanya sebagai sarana memperpanjang masa pensiun. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi serta penempatan yang kurang tepat sesuai bidang keahlian. Padahal, jabatan fungsional merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi dan menjadi jalur karier bagi ASN untuk …
Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah masyarakat yang dibentuk secara sukarela untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kadarkum menjadi sarana pembinaan berkesinambungan guna mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yaitu wilayah yang memenuhi kriteria kesadaran hukum melalui pembinaan maupun swakarsa.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (PAEHN) adalah unit di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2015 dan dijabarkan dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2015. PAEHN bertugas melakukan analisis dan evaluasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum nasional, menyusun kebijakan teknis, program, dan dokumen hukum, se…
This book discusses the role of the “New South” governors in transforming the face of education in the southern United States during the period 1968–1976. Gordon E. Harvey highlights figures such as Albert Brewer, Reubin Askew, John West, and Jimmy Carter, who emerged as moderate leaders with a vision for social reform. They sought to leave behind the political legacy of segregation and m…
Proyek perubahan ini merupakan investasi strategis bagi masa depan hukum Indonesia. Fokus pada penguatan dasar hukum harmonisasi peraturan, peningkatan kualitas produk hukum nasional, serta transparansi proses pembentukan peraturan. Tujuannya mempercepat harmonisasi, menciptakan regulasi yang solid dan minim konflik, meningkatkan kepercayaan publik, serta menegaskan kredibilitas Ditjen PP Kemen…
Proyek perubahan ini menekankan penguatan tata kelola Kemenkum Corpu melalui strategi komunikasi, branding, dan knowledge diplomacy. Fokus pada rebranding visual, aktivasi kanal digital, serta pelibatan stakeholder lintas klaster untuk membangun kesadaran, inklusi, dan dukungan terhadap visi baru Corpu. Mendorong transformasi pembelajaran ASN dari training-oriented menjadi performance-oriented …
Proyek perubahan ini merupakan inisiatif strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam rangka mempercepat perluasan akses keadilan bagi masyarakat melalui transformasi penyuluhan hukum berbasis digital.
Buku ini membahas secara mendalam hubungan antara politik hukum dan upaya mewujudkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menyoroti bagaimana hukum tidak pernah berdiri netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu fokus utama adalah hak kekayaan intelektual (HKI), yang dipandang sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional seka…
Proyek perubahan “Peningkatan Standardisasi Verifikasi dan Akreditasi pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) melalui Konektivitas Data” bertujuan memperbaiki proses verifikasi dan akreditasi agar lebih transparan, terintegrasi, dan berkualitas. Program ini mencakup pengumpulan dan analisis data, FGD, policy talk, penyusunan berita acara pertukaran data antara Di…