Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 90" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Buku ini mengkaji konsep, ruang lingkup, dan tantangan penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks kewenangan peradilan agama di Indonesia. Penulis membahas sumber hukum ekonomi syariah, transformasi norma fiqh muamalah ke dalam praktik peradilan, batas‑batas kewenangan peradilan agama, serta masalah implementasi seperti minimnya peraturan pelaksana, kompetensi hakim, dan harmonisasi antara…
Penelitian ini mengkaji sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan di daerah, tingkat pemahaman para pemangku kepentingan, serta dampaknya terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris, termasuk studi lapangan, wawancara, serta telaah kasus konflik dan pendirian rumah ibadat di berbagai wilayah.
Buku ini membahas secara mendalam kedudukan dan keabsahan seorang non‑Muslim untuk menduduki jabatan presiden dalam konteks negara yang berlandaskan Islam. Penulis mengkaji persoalan ini melalui pendekatan fiqh siyasah, sejarah politik Islam, serta analisis terhadap nash‑nash syariah yang berkaitan dengan kepemimpinan, loyalitas, dan hubungan antara Muslim dan non‑Muslim. Berbagai pandang…
Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia. Buku ajar ini membahas secara komprehensif teori dasar pembentukan hukum, asas-asas perundang-undangan yang baik, serta teknik dan mekanisme penyusunan regulasi dalam sistem hukum nasional. Cocok untuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami proses legislasi secara teoritis dan praktis.
Hukum yang bagi kebanyakan orang semula dipandang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, kini telah berkembang menjadi suatu (disiplin) ilmu yang memiliki kelengkapan metode penilitian, penelaahan dan pemahaman yang lebih luas dan rumit.
Buku ini membahas landasan etika dalam profesi hukum, khususnya bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Sumaryono menekankan bahwa profesi hukum tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral yang kuat.
Buku ini merupakan panduan dasar etika profesi hukum di Indonesia, yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh para pelakunya.
Buku Etika Profesi Hukum membahas prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi landasan perilaku bagi para profesional hukum di Indonesia. Profesi hukum—seperti advokat, hakim, jaksa, dan notaris—memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, sehingga diperlukan pedoman etika yang jelas untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Modul ini membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum serta peran penyuluh hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, guna mewujudkan akses keadilan. Modul ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum bantuan hukum, tugas pokok penyuluh hukum, serta menyajikan data dari pemangku kepentingan dan kegiatan penyuluh hukum. Tujuanny…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum serta sarana pelayanan informasi hukum yang tertib, terpadu, berkesinambungan, lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012, JDIHN terdiri atas Pusat Jaringan yang ditetapkan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Anggota Jaringan yang meliputi biro huku…