Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Undang Undang%" ]
Modul ini disusun sebagai panduan teknis bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam menyusun abstrak peraturan perundang-undangan. Pembahasan mencakup pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat abstrak dalam mempermudah penelusuran dokumen hukum. Modul juga menguraikan prinsip dasar pembuatan abstrak yang baik, struktur penulisan, teknik pemilihan informasi pokok, serta p…
Pembentukan Perundang undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. dengan demikian, seluruhan lapisan masyarakat mempunyai kesempatan luas untuk memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Proyek Perubahan ini menghadirkan inovasi PAPEDA Maluku (Pembahasan Antar Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah Maluku) untuk mengoptimalkan peran Perancang dalam pembentukan produk hukum daerah. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas regulasi daerah melalui keterlibatan aktif perancang sejak tahap perencanaan hingga harmonisasi, dengan dukungan aplikasi E-Harmonisasi dan metode me…
Modul ini disusun sebagai bahan pelatihan bagi aparatur pemerintah maupun pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan secara offline. Isinya mencakup pengenalan sistem JDIH, metode penelusuran regulasi tanpa akses internet, teknik klasifikasi dan pencatatan dokumen hukum, serta penggunaan aplikasi pendukung sederhana. Modul …
Modul ini memberikan panduan teknis bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan beserta status hukumnya. Isi modul mencakup tujuan inventarisasi, prinsip-prinsip pencatatan dokumen hukum, teknik pengelompokan menurut hierarki peraturan, cara menelusuri perubahan (revisi, pencabutan, atau penggantian), hingga metod…
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditetapkan untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan peran perpustakaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perpustakaan dipandang sebagai wahana belajar sepanjang hayat, pusat informasi, pelestarian karya budaya bangsa, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Modul ini dirancang sebagai media dalam rangka peningkatan kompetensi untuk seluruh ASN khususnya para pengelola JDIH di Pusat JDIHN dan di Kantor Wilayah agar daoat memahami strategi peningkatan partisipasi aktif anggota JDIHN melalui metode provokasi positif yang dikombinasikan dengan metode-metode lain.
Modul ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada pewagai di lingkungan kementrian hukum dan ham dalam memahami proses pengharmonisasian rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, atau rancangan peraturan presiden yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh direktoral jenderal peraturan perundang-undangan.
Modul ini menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penerjemahan peraturan perundang-undang bagi seluruh pegawai kemenkumham RI di seluruh indonesia
Pembaca memahami bahwa untuk membuat undang-undang yang baik diperlukan pembahasan terlebih dahulu untuk mengetahui dan mendapatkan argumentasi akademis yang tepat mengapa suatu pembahasan perlu dilakukan pembentukan Undang undang