Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pidana%" ]
Buku Bahan Pokok Penyuluhan Hukum merupakan bahan edukasi hukum yang disusun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan narkotika dan hak asasi manusia. Buku ini memuat penjelasan mengenai isi dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republi…
Tujuan utama modul ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas organisasi melalui penguatan kapasitas auditor internal. Sebagai bahan pelatihan, modul ini diharapkan menjadi acuan dalam membangun sistem audit yang adaptif terhadap risiko dan mendukung tercapainya tujuan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM.
Modul ini memfasilitasi para pembelajar untuk memahami tentang tinjauan hukum, pembangunan SPPT-TI dan Best Practice pertukaran data SPPT-TI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Modul Best Practice tentang Pemindahan Narapidana di Lapas dan Rutan serta Cabang Rutan ini dimaksudkan untuk membuat panduan teknis pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan teknis, tentang pemindahan narapidana yang diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan praktis berdasarkan pengalaman kerja individu dalam karir terbaik. Praktik yang diulas sesuai dengan tugas an fungsi jabatan yang pern…
Buku Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia karya Paisol Burlian membahas konsep hukuman qishash dalam hukum pidana Islam serta kemungkinan dan tantangan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menguraikan dasar-dasar qishash dalam Al-Qur’an dan hadis, prinsip keadilan dan kemaslahatan yang melandasinya, serta perbandingannya dengan hukum pidana nasional. Buku ini juga me…
Buku ini membahas urgensi dan mekanisme pertukaran data dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi. Penulis menekankan bahwa efektivitas penanganan perkara pidana tidak hanya bergantung pada norma hukum dan prosedur, tetapi juga pada keterpaduan data antar lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan teknis dan substantif, karya ini menguraikan standar, format, serta al…
Buku Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam karya Neng Djubaedah mengkaji tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penulis membahas pengertian dan unsur-unsur perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkembangan peraturan perundang-undangan terkait, serta perbandingannya dengan ketentuan zi…
Buku Aspek Pidana dalam Hukum Islam karya Wismar ‘Ain Marzuki membahas secara sistematis konsep hukum pidana Islam (fiqh jinayah) beserta prinsip-prinsip dasarnya. Penulis menguraikan jenis-jenis tindak pidana dalam Islam seperti hudud, qishash–diyat, dan ta‘zir, termasuk tujuan penetapan sanksi pidana yang berorientasi pada keadilan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Buk…
Materi modul “Peran Layanan Hukum Pidana Dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi Pada Hak Prerogratif Presiden” diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembelajar tentang Implementasi pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia, terkait sejarah pemberian grasi , tata cara pengajuan permohonan grasi dan tata cara penyelesaian grasi.
Buku ini menguraikan berbagai bentuk tindak pidana khusus dalam hukum pidana Indonesia, meliputi korupsi, narkotika, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan transnasional. Disusun dengan pendekatan teori dan praktik, buku ini memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan hukum, peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus.