Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Intelektual%" ]
Buku "Indonesian Intellectual Property Directory" (sering dikaitkan dengan publikasi ShortCUT Gagas Imaji atau seri Max Planck) merupakan referensi komprehensif mengenai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.
Materi yang disampaikan pada modul ini terkait evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Materi Program Pendidikan Tinggi Untuk Meningkatkan Kualitas Intelektual Narapidana diberikan sebagai pengetahuan umum bagi para pegawai di Lingkungan Hukum dan HAM dengan materi pokok konsep dasar pemasyarakatan, tugas fungsi dan capaian kinerja Sub Direktorat Pembinaan Kepribadian serta strategi pemenuhan hak Narapidana sebagai upaya peningkatan kualitas intelektual alam Lembaga Pemasyarakatan.
Modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada para pembaca mengenai proses permohonan paten serta usaha peningkatan pelayanan pada proses permohonan paten di Indonesia.
Modul best practice ini membekali para insan pembelajar dengan kemampuan menyebutkan pengertian dan manfaat merek, tahapan mengajukan permohonan merek serta melindungi merek di luar negeri.
Modul ini membahas Teori Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; serta keberhasilan dalam Implementasi Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
Modul ini memfasilitasi para pembelajar untuk memahami tentang hakikat pelindungan hukum merek dan indikasi geografis, konsep teori merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual, mekanisme perubahan status merek, upaya hukum merek dan indikasi geografis, best practice sengketa merek dan indikasi geografis.
Materi ini membekali pembaca/pembelajar agar lebih memahami dan menjelaskan layanan Intellectual Property Online (IPROLINE) Merek yang merupakan salah satu bentuk layanan publik untuk pelindungan merek dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Dalam hal ini aplikasi IPROLINE Merek adalah sebuah layanan kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi dalam pendaftaran permohonan me…
Laporan implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang berjudul Strategi Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber pendapatan negara ya…
Modul best practice ”Menilik Lebih Jauh Tentang Obyek Hak Cipta Dan Desain Industri” menjelaskan tentang pemahaman atas perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelaja…