Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
C:\laragon\www\perpustakaan\lib\SearchEngine\DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Administrasi Hukum%" ]
Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, le…
Penerbitan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang balai harta peninggalan ini dimaksudkan dapat menambah informasi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, sehingga dapat memberikan umpan balik guna melengkapi usaha-usaha ke arah pembentukan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan di bidang balai harta peninggalan.
Penerbitan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menambah referensi Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang masih relatif sedikit jumlahnya, Dan yang jauh lebih penting lagi adalah agar dapat disebarluaskan ke seluruh wilayah nusantara melalui kerja sama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Penerbitan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang pengobatan tradisional ini dimaksudkan untuk mengumpulkan masukan-masukan yang dipakai menjadi bahan acuan/ bahan dasar untuk memudahkan penyusunan rancangan undang-undang tentang pengobatan tradisional.
Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan adalah: 1. Merumuskan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan perkumpulan serta cara mengatasi masalah tersebut. 2. Merumuskan alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan mengenai perkumpulan 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis…
Penerbitan naskah akademis ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada khalayak ramai, untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan wilayah pantai yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menambah literatur bidang hukum yang mengatur wilayah pantai.
Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas
Administrasi Kepegawaian ini merupakan karya tulisnya yang pertama sebagai buku. Membahas secara lengkap manajemen ketenagakerjaan; pengertian-pengertian pokok, status dan sistem kepegawaian dan penggajian, proses penerimaan, pembinaan, produktivitas, PHK dan Pensiun, ditutup dengan pembahasan HIP atau Hubungan Industrial Pancasila.
Masalah-masalah keagenan sangat erat hubungannya dengan bidang pemasaran dan distribusi yang pengaturan nya dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang sekarang ini telah berubah menjadi satu departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Di antara peraturan yang dibuat oleh 2 (dua) departemen yang lama dengan yang baru sering tidak sejalan. Untuk mengat…
Modul ini menguraikan praktik pelaksanaan layanan pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan sistem online ini merupakan inovasi layanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. Melalui digitalisasi, proses yang sebel…